Ditemukan 57696 data
161 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidakdilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang, dan apakah Pengadilantelah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 253 Ayat (1) KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum,maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan pada Negara;Mengingat Pasal 191 Ayat
(2) dan Ayat (3), UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut; Membebankan biaya
153 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sus/2018Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Il sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6November 2014:Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaanalternatif subsidairitas sebagai berikut:Kesatu Primair: melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b,d, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;Subsidair: melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2)dan ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan
BURHANUDDIN, S.Si., terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat(1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJuncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;Menjatuhkan
Berkat dengan imbalan fee Rp27.000.000,00(dua puluh tujuh juta rupiah);Bahwa hargaharga yang tercantum dalam kontrak adalah harga yang sahkarena telah melalui proses tender, walaupun telah di mark up;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2)dan ayat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor
75 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
320 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 11
63 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Soerjo Hadiprasetyo
35 — 4
37 — 0
Siti Juriah
57 — 7
1.Rustini
2.Suwarji
49 — 7
1.Immanuel Suhartono
2.ELISABETH NIZAR RISTIYANTI
43 — 10
96 — 0
1.Siti Juwairiatun
2.Sumarno
29 — 5
1.Elizabeth Nizar Ristyanti
2.Immanuel Suhartono
37 — 9
1.Arief Maulana
2.SHOLIHATI
50 — 6
52 — 21
114 — 27